Jokowi Minta Kapolri Penuh Kehati-hatian Lakukan Interpretasi UU ITE ke Masyarakat

DELIK INDONESIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Kepada Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan pedoman perihal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk diterjemahkan secara berhati-hati agar tidak menimbulkan multi tafsir dari masyarakat.

Pasal-pasal yang nantinya menimbulkan multi tafsir perlu diterjemahkan penuh kehati-hatian. perlu dilakukan interpretasi secara resmi terhadap setiap pasal Undang-undang ITE itu agar menjadi jelas" Ucap Presiden Jokowi saat memimpin rapat pimpinan TNI-Polti yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada, Senin, (15/02/2021)

Kepala negara dalam kesempatan tersebut mengingatkan agar perlu dilakukan peningkatan pengawasan setelahnya. Presiden Jokowi berharap pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diimplementasikan dengan baik, konsisten serta adil pada masyarakat.

"Saya meminta kepada jajaran TNI dan Polri untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat negara kita adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya melindungi kepentingan yang lebih luas dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat" Ujar Presiden Jokowi

"Kapolri harus dapat meingkatkan pengawasan dan pengontrolan dengan benar agar implementasinya konsisten, akuntabel serta dapat terwujudkan rasa keadilan pada masyarakat" Sambungnya

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga meminta DPR RI untuk melakukan revisi terhadap UU ITE, jika tidak bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu juga Jokowi menyoroti adanya pasal-pasal yang dianggapnya pasal karet dari undang-undang tersebut.

"Kalaupun tidak dapat menghadirkan rasa keadilan, saya secara lansung meminta pada DPR RI untuk sama-sama merevisi perihal undang-undang tersebut. sebab disinilah sumbernya (hulunya) yakni revisi. terlebih menghapus setiap pasal-pasal yang dalam penafsirannya beragam (pasal Karet) dan dapat dengan mudah di maknai secara sepihak" Pungkasnya 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel