Jokowi Minta di Kritik, PB HMI MPO Minta Aktivis Kritisi Kebijakan Pemerintahan Jokowi Dengan Cara Benar

DELIK INDONESIA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiwa Islam (PB HMI MPO) minta masyarakat, mahasiswa, dan aktivis untuk bebas mengkiritisi pemerintah, selama kritikan bersfiat membangun dan cenderung ke arah lebih baik lagi kedepannya. 

Ketua Umum PB HMI MPO, Ahmad Latupono dalam keterangan yang disampaikan menyatakan hal demikian setelah pengumuman presiden dengan bebas aktif menerima kritikan masyarakat luas dengan tata cara yang benar dan membangun.

Menurutnya, kritikan yang membangun memang sangat dibutuhkan negara ini. Pasalnya, dengan kritikan yang bersifat membangun dari semua elemen masyarakat dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

Lebih lanjut, kata Latipono, negara demokrasi seperti Indonesia sangat tidak wajar kritik dibungkam oleh rezim. Olehnya pihaknya sangat mendukung dan mendorong langkah pemerintah dengan melakukan transparansi ke public dan terbuka menerima kritikan masyarakat. 

“Negara Indonesia ini negara demokrasi, maka kritikan itu penting selama bermanfaat dan membangun. Rakyat itu raja dalam kerangka kenegaraan. Tidak ada negara kalau tidak ada rakyat. Pemimpin yang suka mendengar kritik rakyatnya, maka kehatian-hatian menjalankan pemerintahan juga berjalan seimbang” Tutur Ahmad Latupono dalam keterangan pers yang disampaikan pada, Sabtu, (13/02/2021)

Selain itu, lanjut dia, kritikan yang nantinya disampaikan oleh masyarakt juga harus berlandaskan bukti yang akurat. Tidak seharuhnya mengkritik dengan narasi yang kritis tanpa bukti yang valid apalagi dengan penuh kebencian justru membahayakan bagi negara. 

"Sah-sah saja kritik itu dalam dunia demokrasi. Kritik politik yang didasari dengan bukti yang valid dan tidak hoax apalagi kebincian. Jangan dilakukan" Tambahnya

Latupono dalam keterangan penutupnya menyatakan, sekalipun pemerintah telah membuka ruang kritik dan aspirasi kepada masyarakat secara bebas, namun demikian tidak justru dijadikan sebagai ajang profokasi dan membangun permusuhan antar sesame yang dikhawatirkan memicu disentegrasi pada persatuan dan kesatuan bangsa. 

Karenanya, dirinya berharap, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah itu dengan benar. Bukan berarti dengan dibukanya kebebasan menyampaikan kritik lansung ke pemerintah dan permasalahan pada masyarakat dijadikan sebebas mungkin tanpa memandang aturan dan kevalidan data dan informasi yang dimiliki tetap akan dipolisikan.  

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel