Etos Institute Minta Presiden Jokowi Penuhi Janjinya Berantas KKN di PT. Perkebunan Nusantara

DELIK INDONESIA - Direktur Infokom Etos Indonesia Institute, Sultan Fadlillah minta pemerintah tegas dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Negara Kesatuan Republik Indonesia terlebih kepada para direksi PT. Perkebunan Nusantara.

Sultan dalam keterangannya menyebut, ada dugaan aliran dana tidak sehat dari aktivitas Perkebunan Nusantara tersebut. Karenanya, pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk mengaudit sejumlah direksi PT. Perkebunan Nusantara itu.

Ia juga menjelaskan Aktivitas PTPN atas lahan-lahan yang menjadi alih fungsi tidak pada tempatnya itu, harus di audit oleh lembaga pemeriksa keuangan Negara (BPK RI) demi terselamatkan keuangan Negara.

"BPK RI harus mengaudit para direksi PT. Perkebunan Nusantara Aset. Ada aktivitas tidak sehat yang diduga mengarah pada KKN yang dapat merugikan ekonomi negara" Ucap Sultan Fadillah, Kamis, (11/02)

Lebih dari itu, lanjut sultan Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya memberantas budaya KKN yang berakibat fatal kepada pertumbuhan ekonomi negara. Selain meminta Presiden, pihaknya juga ikut menyoroti transparansi birokrasi di Indonesia yang menurutnya masih banyak yang mencoba untuk memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk kepentingan tertentu.

"PT. Perkebunan Nusantara itu milik negara, bukan milik kelompok tertemtu atau direksi-direksi PT. Perkebunan Nusantara. Keuangan Negara harus terselamatkan dari praktek tidak sehat seperti yang diduga dilakuakan para direksi PT. PN ini" terangnya

Kendati demikian, pihaknya meminta BKP RI untuk tidak hanya memeriksa para direksi PT. PN tersebut, malainkan juga mengaudit aliran dana dari aktivitas PT. Perkebunan Nusantara tersebut. Karena menurutnya, ada dugaan aliran dana yang tidak sehat dari aktivitas perusahaan milik negara tersebut.

"Apakah cukup BPK saja yang mengaudit? BPK mengaudit dan memberikan rekomendasi untuk memanggil direksi-direksi PTPN itu. Saya kasih contoh satu saja bahwa tanah yg dipakai pabrik aqua di jln raya sukabumi adalah lahan PTPN VIII, belum lagi yang di Deli Serdang Sumut yang menjadi perumahan mewah juga milik PTPN III, kalau BPK tidak punya data, maka ETOS yang akan membantu serahkan bukti-bukti itu kata Sultan mengakhiri wawancaranya" Pungkasnya

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel