Liga Eksponen’98 Gugat Perusahan Milik Keluarga Erick Tohir yang Diduga Jadi Sebab Banjir Bandang Kalsel

Koordinat Liga Eksponen '98, Ma'ruf Asli Bhakti

DELIK INDONESIA - Banjir Bandang melanda Kalimantan Selatan akhir-akhir ini bukanlah hal baru. Hal tersebut bukan hanya terjadi akibat perpindahan siklus cuaca alam, melainkan juga diakibatkan keserakahan tangan mansuia serakah dengan melakukan penggundulan hutan di hulu Sungai Barito yang tak terkendali hingga mengakibatkan banjir merendam Kalimantan selatan.

“Terkait bencana banjir di Kalimantan Selatan yang terjadi baru-baru ini, Liga Eksponen 98, Berpendapat bahwa banjir tersebut terkait dengan aktivitas pertambangan dan penggundulan hutan di hulu Sungai Barito” Ujar Koordinat Liga Eksponen’98, Ma'ruf Asli Bhakti kepada wartawan, Minggu, (24/1/2021)

Ma’ruf membeberkan bahwa bagjir bandang yang melanda Kalimantan Selaran hingga mengakibatkan puluhan jiwa manusia mengungsih merupakan peristiwa terparah sepanjang sejarah kalsel.

“Tercatat, banjir itu melanda 11 dari 13 Kabupaten dan kota di Kalsel dan mengakibatkan 87 ribu jiwa mengungsi. Peristiwa banjir itu sendiri adalah yang terparah sepanjang sejarah Kalimantan Selatan” Sambungnya lagi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis, daerah-daerah yang terkena dampak banjir tersebut diantanya Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola.

Lebih jauh, Ma’ruf meyakini bencana banjir yang melanda se-Kalimantan Selatan itu diduga tidak lepas dari dampak eksploitasi pertambangan batu bara dan perkebunan sawit yang tak terkendali. “Alih fungsi lahan dari Perusahaan Tambang Batubara kategori raksasa yang menguasai sejutaan hektare lahan menjadi fakta yang tak terbantahkan” Terangnya penuh tegas

Perut bumi Kalimantan khususnya Kalsel, dikeruk oleh perusahaan raksasa batubara PT. ADARO dan perusahaan lainnya. PT. ADARO yang nota bene adalah warisan kolutif Orde Baru, saat itu menguasai lahan melalui kebijakan PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara) yang sarat KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotiame). Tegasnya lagi

Dirinya juga meyakini, penyusutan hutan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berkontribusi besar terhadap resiko banjir di wialayah Kalimantan Selatan. Hal demikian juga terkonfirmasi oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang menyebutkan penyempitan kawasan hutan telah menjadi pemicu meningkatkan risiko banjir di Kalsel.

“Ini tidak main-main yaa..!! Dalam kurun waktu itu saja, tutupan lahan menunjukkan bahwa tutupan lahan mengalami penyusutan sekitar 600 ribu Ha pada luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar. Masing-masing 13 ribu hektare (ha), 116 ribu ha, 146 ribu ha, dan 47 ribu ha serta ditambah luasan perkebunan bertambah hingga 219 ribu ha” Paparnya

Kendati demikian, Ma’ruf berharap semua kalangan termasuk pemerintah pusat untuk tidak menutup mata melihat kejanggalan yang diduga akibat penggundulan tanah Kalimantan Selatan yang dapat mengorbankan banyak orang. Terlebih pemerintah dan DPR setempat yang harunya sudah melakukan pembehentian eksploitasi terhadap PT. ADARO yang diketahui sudah puluhan tahun beroperasi di wilayah tersebut.

“Laju perusakan lingkungan di Kalimantan, khususnya Kalsel tidak bisa dibiarkan dan didiamkan oleh siapapun. Jika kita menutup mata, maka bencana yang lebih besar lagi akan menjadi keniscayaan. ADARO dan perusahaan lainnya harus dihentikan dan dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang diciptakannya di atas Bumi Borneo”Desaknya

Pemerintahan Joko Widodo harus mau mendengarkan jeritan penderitaan rakyat Kalimantan. Presiden harus bisa mencermati suara-suara para pegiat dan pemerhati lingkungan dan semua pihak yang tidak menginginkan Kalimantan sirna menjadi lautan. Pemerintah harus berani mengambil sikap serta mengevaluasi bahkan menghentikan dan mencabut perijinan PT. ADARO dan lainnya yang sarat penyimpangan warisan masa lalu.

Untuk diketahui, PT. Adiro merupakan aset milik keluarga besar Menteri BUMN Erick Tohir, karenanya dirinya berharap Menteri BUMN itu jangan sampai terkesan melindungi aset kelaurganya dan mengorbankan rakyat Kalimantan Selatan

“Jangan karena PT. ADARO adalah milik keluarga besar Erick Tohir yang merupakan Menteri BUMN saat ini, sehingga cenderung melindunginya. Bahkan lebih celaka lagi jika memobilisasi lembaga otoritas lingkungan (KLKH) dan lembaga otoritas hukum (Bareskrim Polri) untuk menjustifikasi faktor alam penyebab bencana banjir. Itu sama saja membiarkan mereka bebas mengeruk keuntungan atas penderitaan rakyat di Kalimantan”. Tutupnya

Untuk demikian, Liga Eksponen '98 menyatakan beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Sangat prihatin atas kejadian bencana banjir yang menenggelamkan nyaris seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

2. Mendesak Pemerintahan Presiden Joko Widodo Menghentikan dan mencabut segala perijinan tambang PT. ADARO dan perusahaan yang beroperasi di Kalsel yang dikeluarkan atas dasar Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).

3. Mendesak dilakukannya proses hukum kepada manajemen maupun pemilik PT. ADARO atau anak perusahaannya serta perusahaan lainnya atas dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan pemicu bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.

4. Mendesak pemerintah menyita aset dan kekayaan PT. ADARO dan sejumlah perusahaan tambang batubara edisi PKP2B serta sejumlah perusahaan sawit untuk melakukan rehabilitasi serta pemulihan dampak banjir di Kalimantan Selatan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel