Jurnalis Indonesia Desak Mahkamah Agung Cabut Pasal 4 ayat 6 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020

Ilustrasi 

DELIK INDONESIA - Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan Pengadilan di nilai kurang tepat dan maksimal perihal kerja-kerja jurnalis yang melakukan peliputan.

Menurut Ibrahim Malik Fatsey (IMF) terdapat beberapa ketentuan pasal dalam peraturan tersebut yang dianggap justru menghaikimi kerja kejurnalistikan. Ibrahim menyebutkan dalam ketentuan Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, "Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan." Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat 6 dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

"Mahkamah Agung (MA) perlu melalakukan peninjauan ulang pada pasal 4 ayat 6 yang secara jelas justru membatasi kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi di ruang sidang yang perlu di ketahui masyarakat. Pada peraturan MA ini tidak sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers" Kata Ibrahim Malik Fatsey kepada Wartawan, Kamis, (7/1/2020)

Olehnya dirinya mendesak Mahkamah Agung untuk segera mencabut peraturan tersebut. Pasalnya, peraturan itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat.

"Dengan sangat hormat MA untuk segera mencabut ketentuan pasal 4 ayat 6 yang memberikan batasan dan larangan terhadap kerja-kerja kejurnalistikan di ruang persidangan. Karena tidak mendasar bahkan tidak dejalan dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999 serta semangat keterbukaan informasi kepada masyarakat" Papar dia.

Selain itu, lanjut Ibrahim pada keputusan MA terntang Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan sangat tidak berlasan yang fundamental.

"Mempertimbangkan ketebukaan informasi dan kerja kejurnalistikan sebagai bagian terpenting dari demokrasi Indonesia, maka diharapkan MA dalam waktu singkat segera mencabut pasal tersebut. Karena mencederai nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan informasi" Pungkasnya

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel