Gegara Merusak Ekosistem Alam, FBI Desak Pemerintah Cabut Izin Tambang PT. IMIP, Morowali



DELIK INDONESIA - Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir aktifitas pertambangan di Kabupaten Morowali telah berdampak serius terhadap wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Kabupaten Morowali. Jika kita menyusuri wilayah pesisir Kecamatan Bungku Timur, Bahodopi dan Bungku Pesisir dengan mudah dapat kita lihat wilayah tersebut telah tercemar lumpur pekat sisa galian perusahaan tambang yang terbawa dan mengendap di sepanjang wilayah pesisir ketiga kecamatan tersebut. Demikian pula dengan ekosistem laut yang menjadi sandaran komunitas masyarakat nelayan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bungku Selatan juga ikut tercemar.

Diketahui bersama bahwa Morowali adalah daerah yang memiliki potensi perikanan yang baik di wilayah Sulawesi Tengah. Tingkat produktifitas sektor perikanan laut Kabupaten Morowali mengungguli beberapa Kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. 

Tahun 2018 dalam rilis Dinas kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah potensi capaian penangkapan ikan mencapai 34.127 ton per tahun atau 20 persen dari total produksi perikanan provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2018 dengan total produksi mencapai 167.441 ton per tahun.

Semua potensi kekayaan dan perikanan laut itu kini sedang menghadapi ancaman serius. Sebuah proyek pembuangan limbah tailing berskala besar di wilayah laut Kecamatan Bahodopi yang berada di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). 

Perusahaan ini rencananya memproyeksikan akan membuang 25.300.000 ton limbah tailing dalam bentuk padat di wilayah laut Desa Fatufia seluas 396,9 hektar dengan kedalaman 150 hingga 250 meter. 

Pada tahun 2020, Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, juga menyatakan sikap dengan tegas bahwa PT. IMIP telah melakukan pembangkangan terhadap negara melawan berbagai instrumen hukum yang terkait.

Pernyataan tersebut keluar berdasarkan hasil temuan Komisi III DPRD Sulteng  di tahun 2020 terkait pengabaian terhadap hak publik dan dugaan atas pelanggaran berbagai instrumen perundang-undangan yang berlaku pada saat kunjunganya ke PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT.IMIP) dan beberapa perusahaan tambang di Morowali dan Morowali Utara (Morut).

Koordinator Forum Blogger Independent (FBI) untuk wilayah Indonesia Tengah Komarudin mengatakan bahwa "Pembuangan limbah B3 dari hasil pengelolahan atau pemurnian ore yang jumlahnya mencapai puluhan ribu ton pertahun ke laut itu sangat merugikan masyarakat karena akan merusak ekosistem laut dan penghasilan para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut”. Terangnya, Jumat, (15/1/2021)

Oleh sebab itu Komar meminta kepada pemerintah terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini. “Cabut izin operasi dari tambang  yang melakukan penambangan secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan juga meminta kepada KPK agar segera mengusut persoalan izin pengelolaan limbah B3 yang berada di Kabupaten Morowali karena dianggap sarat dengan kepentingan" Lanjutnya

Dalam hal pengelolaan limbah B3 harus memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 dan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2020 Tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi Di Laut. Tutupnya

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel