LBH Master Indonesia Desak Pemerintah Bentuk Tim Independen Kasus Penembakan 6 Anggota FPI

📷 Ilustrasi
 

DELIK INDONESIA - LBH Master Indonesia turut menyatakan sikap terhadap kasus penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh oknum Kepolisian Polda Metro Jaya yang terjadi pada (06/12) lalu di Tol Jakarta- Cikampek. 

“Bahwa untuk menegakkan hukum "Equality Before The Law", sesuai Pasal 1 angka 3 UUD 1945 yaitu Negara kita adalah Negara Hukum. Kami meminta semua warga Negara Indonesia di perlakukan sama dimata hukum,” kata Ketua Bidang HAM LBH Master Indonesia, Muhammad Tasrif Tuasamu, Rabu (09/12/20). 

Kemudian, Tasrif mengatakan, para penegak hukum dalam menegakan hukum serta bertindak, tidak tebang pilih tajam kebawah tumpul keatas, tidak mendiskriminasi antara pendukung pemerintah dan para oposisi serta selalu menghormati asas - asas Pasal 1 angka 3 dan 4 serta Pasal 33 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999.

BACA JUGA: Momentum Hari Korupsi Sedunia 2020, PB HMI Desak KPK Usut Tuntas Pelaku Usaha yang Jadi Pemain Anggaran Bansos

"Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik," jelasnya. 

Berdasarkan atas pertimbangan dan pandangan hukum tersebut, lanjut Tasrif pihaknya meminta Presiden dan DPR RI untuk membentuk tim independen dalam mengawal, melakukan penelitian dan pengusutan kasus pelanggaran HAM ini.

“Mendesak pemerintah membentuk  pengadilan HAM ad hoc agar para pelaku dihukum. Karena para pelaku mengatasnamakan negara maka negara harus bertanggung jawab dan mengaku di depan publik telah melakukan kejahatan kemanusiaan,"tuturnya. 

Terakhir, pihaknya meminta pemerintah mengganti kerugian terhadap keluarga korban baik materiil maupun imateriil atas perkara penembakan dan atau tembak-menembak yang menyebabkan kematian terhadap 6 pengawal HRS. [SFR]

Bagikan Artikel ini