Kekosongan Kursi KKP dan Kemensos RI: Pengamat, Presiden Jangan Biarkan Berlarut Lama

Diretktur Eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah

DELIK INDONESIA - Kekosongan kursi di dua kementrian kelautan dan perikanan (KKP) juga Kemensos RI di soroti serius Direktur Eksekutif Etos Indonesian Institute, Iskandarsyah.

Iskandarsyah, dalam keterangan yang diterima delikindonesia.com pada selasa, (15/12/2020) di Jakarta menuturkan Presiden tidak mestinya membiarkan kekosongan dua kementerian tersebut berlarut lama. Mengingat kerja negara masih sangat penting dilakukan. Bahkan menurutnya, Pelaksana Tuga (PLT) seperti saat ini tetap tidak maksimal.

"Posisi kementerian yang kosong harus segera di isi, karena PLT menteri saat ini tetap tidak akan maksimal dan perlu di ingat kerja negara lebih utama dan penting" Terang Iskandarsyah


BACA JUGA : Kemenperin Apresiasi PT Industri Kereta Api (Persero) Dobrak Pasar Ekspor Saat Pandemi


Mengenai kekosongan kursi KKP dan Kemensos RI yang di ketahui tersandung kasus diharapkan menjadi pembelajaran khusus bagi presiden dan wakil presiden untuk mengangkat pembantunya yang kredibel dan bersih dari KKN.

"Tetapi harus diingat bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Presiden sudah gagal menempatkan orang diposisinya, sehingga terjadi lah penyelewengan-penyelewengan anggaran karena ulah regulasi mereka sendiri. Diharapkan presiden dan wakilnya tidak terjadi kejadian yang sama seperti mentery Edhy Prabowo dan Juliari Batubara" Kata Iskandarsyah yang sering disapa dengan mas is ini.

Pun demikian, lanjut Dirut Etos Indonesia Institute ini, perihal kekosongan kursi di dua lembaga kementerian tersebut tetap menjadi hak perogratif presiden di tengah banyak perdebatan masyarakat terkait siapa yang layak.

"Terkait masalah siapa-siapa yang layak menduduki kekosongan dua kementerian tersebut, silahkan publik menilai dan tetap ini adalah hak Presiden" Ujarnya

"Saya ulangi lagi mengenai hal ini, diharapkan tidak berlarut lama di biarkan kekosongan di dua kursi kementrian ini. Mengingat Kerja negara lebih penting" Tutupnya (SFR)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel