Ticker

6/recent/ticker-posts
...

Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Belum Laporkan LHKPN ke KPK: IMF, Sebagai Pejabat Negara Harus Taat Hukum

Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Muhammad Fadil Imran

DELIK INDONESIA - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ibrahim Malik Fatsey meminta kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran untuk taat pada aturan hukum, di mana seorang pejabat tinggi negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pribadinya kepada negara.

Mengingat laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

"Sebagai pejabat negara apalagi pimpinan lembaga penegak hukum harus bisa berikan contoh yang baik dalam menaati hukum di Indonesia. Mana mungkin menuntut rakyat patuh hukum kalau dia sendiri tidak patuh hukum,” kata Ibrahim, Minggu (13/12/2020).

"Semenjak dilantik, Fadil Imran sebagaimana di beritakan di KPK belum juga hingga saat ini melaporkan harta kekayaannya, apa mau di ilegalkan lembaga kepolisian ini ?" Sambungnya lagi

Kemudian, ia juga mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera memberikan perintah dan teguran tegas kepada Irjen Pol Muhammad Fadil Imran untuk melaporkan harta kekayaannya dalam batas waktu 1×24 jam.

“KPK harus segera berikan peruntah tegas kepada Pak Fadil agar segera laporkan harta kekayaannya. Mengingat melaporkan harta kekayaan seorang penyelenggara negara adalah ketentuan wajib yang harus dipenuhi 1×24 jam,” tuntutnya.

Perlu diketahui, bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding menyampaikan pada 21 November 2020 lalu, bahwa Irjen Pol Muhammad Fadil Imran belum melaporkan harta kekayaanya kepada KPK.

“Berdasarkan data e-LHKPN, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN kepada KPK,” kata Ipi Maryati, Jumat, (21/11).

Ipi menjelaskan, sebagai bagian penting dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi, KPK selalu mengingatkan agara para penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN agar melaporkan kekayaannya secara periodik sesuai dengan peraturan.

Sebagai penyelenggara negara, wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya (LHKPN). Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara,” jelasnya.

Sedangkan Irjen Pol Nana Sudjana yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya, berasarkan data LKHPN KPK menunjukkan, harta kekayaannya per Desember 2019 atau ketika dia menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni mencapai sekitar Rp 4,3 miliar.

Sedangkan Kapolda Jabar yang baru dilantiki Ahmad Dofiri tercatat memiliki harta sekitar Rp 6,5 miliar dilaporkan pada 24 April 2020 saat menjabat Asisten Kapolri Bidang Logistik. Adapun, untuk Fadil Imran, tidak ada rekaman pelaporan data kekayaan pada data e-LKHPN KPK.