FBI Rilis 26 Situs Pemerintah yang di Retas Heacker
 |
| 📷 Ilustrasi |
Hal ini adalah bentuk kejahatan Cyber, namun ini juga, menjadi tahun yang menguji ketahanan digital. Apalagi di Tahun Pandemi Covid-19 membuat banyak kegiatan mau tidak mau beralih ke ruang digital, yang mengubah gaya hidup mulai dari belajar, berbelanja hingga bekerja.
Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, hal ini pun memicu peningkatan ancaman keamanan Cyber. Sejumlah platform belanja online paling banyak menghadapi serangan cyber tahun ini. Platform media sosial juga tak lepas dari ancaman para peretas, begitu juga dengan platform teknologi bidang keuangan. Bahkan, situs salah satu lembaga negara juga menjadi incaran para pelaku kejahatan siber.
Berikut Dua Puluh Enam (26) situs website milik Pemerintah Daerah (PEMDA) diretas dengan metode deface atau mengubah tampilan utama website oleh pelaku seragan (hacker).
1. arsip.kpud-cilacapkab.go.id
2. api.lsf.go.id
3. kaltim.kemenag.go.id
4. simina.dkp.jatengprov.go.id
5. siawasapi.dkp.jatengprov.go.id
6. buruselatan.bawaslu.go.id
7. buru.bawaslu.go.id
8. malukutengah.bawaslu.go.id
9. ambon.bawaslu.go.id
10. tilang.pn-kualakurun.go.id
11. dklt.dprdsulsel.go.id
12. pos.disbintalkesos.go.id
13. sibolga.pa-sibolga.go.id
14. sipp.pa-sibolga.go.id
15. ppid.disbintalkesos.go.id
16. news.dprdsulsel.go.id
17. spirulinakapsul.pa-tanjungbalai.go.id
18. sipp.pa-tanjungbalai.go.id
19. maluku.bawaslu.go.id
20. dishub.kpu-pinrangkab.go.id
21. corona.dprdsulsel.go.id
22. jdihn.dprdsulsel.go.id
23. simpeg.kpu-pinrangkab.go.id
24. simpeg.kpu-pinrangkab.go.id
25. simpeg.kpu-pinrangkab.go.id
26. pandemi.dprdsulsel.go.id
Melihat situs website pemerintah yang gampang dijebol oleh Hacker,maka, kami merasa wajib untuk menggingatkan Pemerintah agar memperkuat sistem keamanan cyber dan semoga segera di perbaiki.Amin
Dalam kesempatan ini Forum Blogger Indonesia (FBI) minta Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo segera memanggil Pemerintah setempat, Kementrian Informasi dan Komunikasi serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk evaluasi kinerja mereka, terutama terkait sumberdaya manusia dan penggelolaan anggaran. Karena setahu kami APBN terus mengalir ke lembaga dan daerah namun faktanya kejadian terus berulang.
Untuk itu Forum Blogger Independen (FBI) mendesak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo :
1. Segera panggil dan evaluasi Kinerja Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia (INFOKOM - RI)
2. Segera panggil dan evaluasi Kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia (RI)
3. Segera Evaluasi Anggaran Kementrian Informasi dan Komunikasi (INFOKOM - RI) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.
Jakarta, 29 - Desember - 2020
Abdullah Kelrey : Koordinator Forum Blogger Independen (FBI)