6 Anggota FPI Tewas, Aktivis Lintas Pemuda dan Mahasiswa Bersatu Desak Kapolda Metro Jaya Fadil Imran di Copot

Irjen Fadil Imran Kapolda Metro Jaya.

DELIK INDONESIA - Bentrok antar aparat kepolisian dengan pengawal pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di 50 Km tol Cikampek Jawa Barat pada 7 desember 2020 lalu menghirukan banyak kalangan. Termasuk juga komentar pedas dari aktivis Lintas Pemuda Mahasiswa Bersatu (LPMB).

Koordinator LPMB Andi Prayoga dalam keterangannya menyatakan, insiden bentrok antar aparat kepolisian dan anggota pengawal HRS tidak harusnya terjadi hingga menelan korban jiwa. Bahkan menurut prayoga, insidan tersebut sudah termasuk pelanggaran hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Ya kasus ini bukanlah kasus ringan, bukan hanya melanggar hukum, bahkan juga melanggar HAM" Kata Prayoga melalui pesan singkatnya, Jumat, (11/12/2020)

Pasalnya, kasus penembakan 6 anggota pengawal HRS itu harus di tindak dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tindak pelaku penembakan, tidak ada garansi istimewa dalam hukum. Apalagi ini pelanggaran HAM berat" Lanjutnya

Lebih jauh dirinya juga menuturkan banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas di tangani hingga saat ini. Bahkan lanjutnya, penembakan 6 anggota FPI tersebut merupakan kegagalan Polda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran dalam memberi instruksi kepada anggotanya. Olehnya mereka mendesak agar Kapolda Metro Jaya segera dicoopot jabatannya.

Ia menilai tindakan aparat mengambil langkah dan tindakan yang terlalu gegabah dan berlebihan hingga harus menelan 6 korban jiwa. Pasalnya, mesti dilakukan tindakan persuasif agar menghindari korban berjatuhan sesuai dengan amanat UU pasal 48 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009.

"Harusnya aparat kepolisian melakukan tindakan persuasif sesuai amanat UU Nomor 8 tahun 2009. Tidak malah harus melebihi batas dan gegabah hingga menelan 6 korban jiwa warga negara yang tengah mengawal HRS" Paparnya

Selain itu, Prayoga juga meminta Presiden Jokowi mengeluarkan perintah Tim Pencari Fakta (TPF) yang bersifat indepen dalam menagani kasus penembakan 6 anggota FPI di 50 Km Tol Jakarta-Cikampek Jawa Barat pada beberapa pekan lalu. Hal demikian menurutnya pengakuan fakta antara keduanya (Kepolisian dan FPI) tidak bisa dibuktikan kebenaran hukumnya.

"Pengakuan kepolisian tentu bisa diragukan, begitu pun pengakuan FPI perlu diselidiki kebenarannya. Oleh karena itu, TPF Independen suatu keharusan yang sifatnya mendesak agar segera dibentuk supaya bisa mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, karena banyak kejanggalan atas peristiwa tersebut. Seperti CCTV tiba-tiba mati di Lokasi kejadian." Tuturnya

"Sebagaimana pengakuan pihak FPI bahwa tidak ada tanda-tanda adanya bekas tembak-tembakan atau dempet-dempetan mobil. Mestinya ada bekas kejadian di lokasi. Juga tidak ada police line, tidak ada foto-foto atau video yang benar membuktikan bahwa terjadi saling tembak (Polisi vs FPI) di lokasi tempat kejadian perkara." Sambungnya Lagi

Adapun, Prayoga dalam keterangannya berharap agar masalah ini cepat teratasi secara hukum dan bersifat tegas dan memaksa. Pun juga dirinya meminta presiden Jokowi dan petinggi kepolisian mengucapkan belasungkawa terhadap korban penembakan 6 anggota FPI.

"Mereka anak bangsa yang harusnya mendapat perlindungan dari negara dan kecintaan dari negara. Kami Lintas Pemuda dan Mahasiswa Bersatu meminta presiden dan petinggi kepolisian untuk mengucapkan belasungkawa kepada korban" Tutupnya

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel